Politik

Bos Pungli di Priok Ternyata Pekerja Outsourcing

Liputan98, JAKARTA – Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan bahwa para preman pungutan liar (pungli) yang beredar di Tanjung Priok, termasuk kawasan JICT adalah para pekerja outsourcing.

Oleh sebab itu, mereka menyatakan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membersihkan praktik pungli di kawasan kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Corporate Secretary PT JICT Raditya Arrya meyakini bahwa aksi pungli tersebut hanya dilakukan oleh segelintir atau kelompok kecil oknum yang melakukan pungli di lingkungan JICT demi mendapatkan keuntungan pribadi semata.

“Oleh karenanya, kami akan selalu mendukung setiap upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik pungli,” katanya, dikutip dari viva.co.id, Sabtu,(12/6/2021).

Menurut dia, pihak manajemen JICT sendiri mengaku kecewa masih adanya segelintir oknum pekerja yang tidak bertanggung jawab dari perusahaan outsourching yang ditunjuk oleh JICT. Mereka telah diduga kuat terlibat pungli.

“Kami sedang berkoordinasi dengan perusahaan outsourching tersebut untuk memastikan peristiwa ini yang terakhir dan tidak terjadi lagi dilingkungan JICT,” tuturnya.

Raditya menambahkan, JICT juga akan dengan tegas meminta perusahaan outsourcing untuk tetap membina dan memberikan apresiasi kepada pekerja-pekerja yang bertanggung jawab dan berdedikasi baik dalam melakukan pekerjaan.

“Dan kepada segelintir oknum pekerja yang terlibat dalam praktik pungli ini untuk diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Ke depannya, Raditya memastikan, manajemen akan memperketat dan tetap menerapkan sistem whistleblowing yang telah berjalan di JICT untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dunia kerja.

Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. Sebagai operator peti kemas terbesar di Tanjung Priok, fokus JICT adalah memberikan layanan yang cepat, aman dan efisien.

“Kita semua sebagai pelaku usaha dipelabuhan ini harus menjaga iklim usaha yang sehat dan bebas pungli. Semoga langkah penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini akan semakin meningkatkan daya saing layanan di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya di JICT,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo usai memantau kegiatan pelaksanaan vaksinasi, langsung menggelar dialog dengan para pekerja yang sehari – hari berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden ketika mendapati keluhan, datang dari sopir kontainer yang merasa sering mendapat pungutan liar di pelabuhan, bahkan hingga di luar pelabuhan sering mengalami ‘dipalak’ oleh oknum.

“Pak Kapolri, pagi. Saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli,” kata Presiden saat menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lewat sambungan telepon, Kamis 10 Juni 2021.(viv)

Page: 1 2

admin

Recent Posts

Ahli: Makan Pizza Dapat Ringankan Gejala Rematik

NKRINOW- Rematik merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan. Hingga kini rasa kaku pada…

1 year ago

Menag Yaqut Minta Pelaku Terorisme Ditindak Sesuai Hukum

NKRINOW- Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan agar pelaku praktik terorisme ditindak sesuai…

1 year ago

Bareskrim Tarik 22 Laporan Terkait Rocky Gerung

NKRINOW- Penyidik Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan hoaks dan fitnah…

1 year ago

Bahas Kualitas Udara Jabodetabek, Presiden Instruksikan Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang

NKRINOW- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya untuk membahas kualitas udara…

1 year ago

Bawaslu: Voucher Belanja atau Uang Digital Jadi Modus Politik Uang di Pemilu 2023

NKRINOW- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membeberkan, modus politik uang pada Pemilu dan Pilkada yaitu…

1 year ago

Kemlu Pulangkan 17 WNI Korban TPPO di Myanmar

NKRINOW- Kementerian Luar Negeri RI memulangkan 17 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak…

1 year ago