Facebook dan WhatsApp Resmi Blokir Akun Taliban

Liputan98, JAKARTA – Aplikasi WhatsApp dilaporkan memblokir beberapa saluran yang digunakan kelompok Taliban untuk berkomunikasi, ketika kelompok itu berhasil menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan.

Induk WhatsApp, Facebook mengatakan mereka telah memblokir nomor yang digunakan kelompok Taliban sebagai hotline bagi warga sipil di Kabul untuk melaporkan kekerasan dan penjarahan. WhatsApp juga memblokir saluran resmi Taliban.

“Kami berkewajiban untuk mematuhi undang-undang sanksi Amerika Serikat. Regulasi ini termasuk melarang akun yang tampaknya mewakili diri mereka sebagai akun resmi Taliban. Kami mencari lebih banyak informasi dari otoritas AS yang relevan mengingat situasi yang berkembang di Afghanistan,” demikian keterangan Facebook, seperti dikutip dari viva.co.id, Kamis (19/8/21).

Facebook sebelumnya telah dikritik karena mengizinkan Taliban mengakses WhatsApp, yang dilaporkan merupakan platform komunikasi yang banyak digunakan di Afghanistan, kedua setelah platform milik Mark Zuckerberg itu.

Pejabat keamanan telah lama berargumen bahwa WhatsApp dan aplikasi pesan terenkripsi lainnya telah menghalangi penyelidikan teroris dan kriminal. Ketika ditanya tentang kebebasan berbicara, seorang juru bicara Taliban dilaporkan meminta Facebook untuk menyensor informasi.

Facebook dan platform media sosial lainnya memiliki hak untuk menghapus posting yang bertentangan dengan persyaratan layanan mereka. Beberapa hari ini beredar di media sosial di mana banyak warga Afghanistan berebut untuk mencoba melarikan diri dari negara asal mereka di tengah kekhawatiran pengambilalihan negara oleh pasukan Taliban.

Puluhan ribu orang digambarkan ada di landasan bandara internasional Kabul untuk terbang keluar dari ibu kota Kabul. Pemerintah Afghanistan baru yang dipimpin Taliban diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan dalam beberapa hari.

Taliban mengklaim bahwa transfer kekuasaan akan berlangsung secara damai dan menjanjikan amnesti bagi mereka yang telah bekerja dengan negara asing atau pemerintah Afghanistan.

Namun, jaminan tersebut telah dipenuhi dengan sikap skeptis yang mendalam di tengah kekhawatiran mereka akan kembali ke kebijakan garis keras yang sebelumnya dilakukan Taliban sebelum mereka dipaksa menyingkir pada 2001 oleh Amerika Serikat (AS), termasuk penindasan terhadap perempuan dan anak-anak.(*)