NKRINOW- Momentum pemilihan presiden (pilpres) 2024 dinilai waktu yang tepat untuk menghadirkan kepemimpinan perempuan di level nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Perekonomian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah.
“Kandidat perempuan dalam kepemimpinan nasional bukan sekadar dukungan terhadap figur, tetapi secara otentik bisa membuktikan bahwa bangsa kita dapat keluar dari feodalisme patriarki sebagai syarat kemajuan sosial,” ungkap Said, Senin 24 Oktober 2022.
Ia menilai kepemimpinan perempuan sudah wajar saat ini, apalagi bila mengacu agregat sosial-demografis Indonesia yang menempati kedudukan yang strategis seiring dengan aspek keadilan.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 49,76 persen yang menunjukkan secara kuantitatif persentase kandidat calon presiden (capres) perempuan seharusnya sama dengan jumlah kandidat capres laki laki.
Selain itu, kata Said, kandidat capres perempuan dalam kontestasi Pilpres 2024 akan mewarnai gagasan-gagasan tentang kesejahteraan perempuan, proteksi atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengentasan kemiskinan perempuan akibat dominasi kultur patriarkal, dan dampak struktural turunannya.
Dalam konteks ini, katanya, kehadiran kepemimpinan perempuan bukan sekadar gerakan emansipasi, kepentingan perjuangan gender ataupun kepentingan personal dan kelompok, melainkan untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan global.
“Kepentingan yang dimaksud, yakni dalam peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan memiliki perspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental dengan berbagai kebijakan maskulin,” tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai penguatan dan peneguhan afirmatif atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional harus menjadi agenda bersama.
Dengan begitu, papar dia, memperjuangkan kesadaran baru secara masif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan adalah kewajiban bersama.
Diberitakan, setelah dipanggil terkait pernyataannya siap maju menjadi calon presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa semua kader PDI Perjuangan (PDIP) harus siap menjadi capres.
“Saya orang diklat. Semua kader mesti siap apa pun,” kata Ganjar kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin 24 Oktober 2022.
Meskipun demikian, lanjut dia, keputusan penentuan capres dari partai berlambang kepala banteng itu dalam Pemilu 2024 tetap berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Tapi, keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut,” tegas Ganjar.Sebelumnya, Ganjar memberikan sinyal siap untuk menjadi capres pada Pemilu 2024.
Demi kepentingan bangsa dan negara, ia menyatakan siap menjadi capres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.
Atas pernyataan itu, Ganjar dipanggil oleh PDI Perjuangan untuk melakukan klarifikasi di Kantor DPP PDIP. Setelah melakukan klarifikasi, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyampaikan PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataannya tersebut.
“Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” tutur Komarudin.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, meskipun tindakan Ganjar itu tidak melanggar aturan dasar (AD/ART) partai, pernyataan mengenai siap menjadi capres tersebut menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
Di samping itu, tambah dia, sanksi teguran lisan juga diberikan pada Ganjar karena ia merupakan kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
“Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama masuk, di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih berdisiplin,” ucap Komarudin.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.
“Untuk itu, Kongres Kelima PDIP telah menetapkan partai ini sebagai partai pelopor. Partai pelopor itu partai yang berdisiplin dalam teori, ideologi sebagai hal paling penting dan mutlak, disiplin dalam organisasi, menjalankan platform partai, dan gerakan ke bawah,” tambah dia.