NKRINOW- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menghadiri ‘The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum’ (APPF 30) di Thailand. Pada kegiatan tahunan forum parlemen negara-negara kawasan Asia-Pasifik itu, Puan berbicara soal peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.
Puan Maharani menilai perlu peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik, termasuk di pemerintahan dan parlemen. Puan mengatakan itu dalam forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasifik bertajuk
Puan mengatakan keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Masyarakat tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik.
Namun, dia menyoroti berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural. “Hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender,” ujarnya.
Puan menyinggung terkait aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI.
Dia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan, dari hanya 17,3 persen menjadi 21,39 persen selama periode 2019-2024.
Menurut dia, Indonesia makin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang, dan terus berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.
“Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Dan mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” katanya.
Hal pertama dan yang terpenting adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan di setiap tingkatan. “Tidak hanya pendidikan dasar, namun juga pendidikan berkualitas tinggi yang adalah hak setiap wanita,” ujarnya.
Dia menilai faktor lain yang penting adalah langkah-langkah dalam memajukan infrastruktur digital yang adil dan literasi digital bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan digital. Sebab teknologi digital berpotensi mempercepat pemberdayaan perempuan.
“Kita juga harus menyediakan lebih banyak akses keuangan untuk wirausaha perempuan dan usaha kecil dan menengah serta mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam menyelesaikan berbagai tantangan global, seperti pemulihan pandemi, memerangi pemanasan global, dan proses perdamaian,” ujarnya.
Dia menilai dibutuhkan kebijakan “pemecah jalan” untuk mempersiapkan perempuan agar sepenuhnya dapat menghadapi krisis pada masa depan. Puan mengatakan kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat, dan parlemen punya peranan penting mewujudkan tujuan tersebut.