Demokrat Nilai Hasto Terlalu Urusi Partai Lain: Dia Kesurupan Kekuasaan!

Sindiran itu diduga ditujukan ke Partai NasDem yang saat ini sedang membangun koalisi bersama PKS dan Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, Hasto terlalu jauh mengintervensi urusan internal partai lain. Dia bahkan menyebut Hasto kesurupan kekuasaan.

“Mengintervensi terlalu jauh urusan masa depan partai lain di luar kontrak politik, menjadi tanda Bung Hasto tak memahami dengan baik konsep penyesuaian diri atau bisa jadi karena kesurupan kekuasaan,” kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Jumat 28 Oktober 2022.

Kamhar mengatakan, Partai Demokrat sama sekali tidak terpengaruh dengan penyataan Hasto tersebut. Kata dia Partai Demokrat secara tegas selama dua periode berada di luar pemerintahan sebagai oposisi yang berkoalisi dengan rakyat.

Dia bilang, Partai Demokrat bersama rakyat, untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, mengadvokasi kebijakan, menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat dan tidak berpihak kepada kepentingan bangsa sendiri.

“Itulah kesetiaan sikap Partai Demokrat,” kata Lakumani.  Menurutnya, hal yang wajar jika ada dinamika karena telah memasuki tahun politik. Katanya, dinamika jelang tahun politik merupakan konsekuensi logis.

“Mengingat semua partai politik yang tergabung dalam koalisi tentunya memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan arah politiknya ke depan pasca kontrak politik mendukung pemerintahan Pak Jokowi yang akan berakhir 2024 nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diduga menyindir salah satu partai koalisi pemerintah yang bergandeng tangan dengan partai-partai oposisi.

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu dalam acara peringati Hari Sumpah Pemuda yang digelar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022.

Hasto mengingatkan kader agar selalu menerapkan kedisiplinan. Dia bilang, jangan sampai mengaku pendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf namun mesra dengan partai-partai oposisi pengkritik pemerintah.

“PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak,” kata Hasto.

“Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma’ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi,” sambungnya.

Ada pun saat ini, hanya ada dua partai oposisi yang kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD).

Dua Partai ini sedang membangun hubungan komunikasi insentif dengan Partai NasDem- yang merupakan partai pendukung pemerintah. PKS, Demokrat dan NasDem sedang membangun komunikasi untuk sebuah koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.