NKRINOW.COM, PEKANBARU – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dengan subsidi bunga/marjin, Jumat (20/8) di Menara Hang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Riau.
Nota Kesepahaman yang baru ditandatangani oleh Gubernur ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kepri dalam upaya mendongkrak ekonomi Kepri dimasa pandemi COVID-19 melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0% selama masa pinjaman 2 tahun.
Tidak hanya pemberian pinjaman tanpa bunga saja bagi pelaku UMKM, namun Gubernur juga meminta langsung kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari agar UMKM yang melakukan pinjaman bisa diberi tenggang waktu untuk mulai pembayarannya.
“Mengingat di bulan pertama, kedua dan ketiga, biasanya para pelaku UMKM ini baru memulai usahanya. Jadi agar bisa diberi tengggang waktu di bulan ke-4 baru mulai membayar angsuran pinjaman,” pinta Gubernur dalam pidatonya.
Untuk menanggung bunga pinjaman pelaku UMKM, Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar. Dengan ketentuan setiap UMKM bisa meminjam maksimal Rp20 juta. Jika rata-rata UMKM meminjam sebesar Rp20 juta, maka akan ada 1000 UMKM yang dapat memanfaatkan fasilitas ini. Dan jika jumlah pinjamamnya berfariasi, contohnya ada yang meminjam Rp5 juta, Rp10 juta dan sebagainya. Maka jumlah UMKM nya bisa lebih banyak lagi.
Menurut Gubernur memang harus ada langkah strategis untuk mendongkrak perekonomian di Kepri. Dan program pinjaman lunak tanpa bunga ini sendiri adalah salah satu langkah untuk menjaga eksistensi UMKM. Karena UMKM sendiri merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus dipupuk, dijaga dan dipelihara agar mampu menjadi roda ekomoni kerakyatan yang handal.
“Kegiatan malam ini salah satu langkah strategis yang kita lakukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pilih Bank Riau Kepri, karena ini punya kita. Dan bantuan modal bagi UMKM yang diberikan, jaminan bunganya sepenuhnya menjadi tanggungan Pemprov Kepri,” tegas Gubernur lagi.