NKRINOW.COM, JAKARTA – Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan sebuah awal dalam pemantapan komitmen instansi untuk mekaksanakan perbaikan di semua lini. Serius akan hal ini, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Bakamla RI, di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, kemarin.
Acara yang berlangsung secara daring ini, turut dihadiri oleh para saksi atas fenomena sejarah penguatan Reformasi Birokrasi di Bakamla RI. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. selaku Jajaran Pimpinan Ombudsman RI, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto, dan Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Ronald Andrea Annas, Ak., turut hadir dalam kegiatan ini.
Tidak hanya itu, menunjukkan keseriusan dan sinergi kuat di internal Bakamla RI, acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini turut dihadiri oleh jajaran Bakamla RI di seluruh Indonesia. Tidak hanya yang berdinas di Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI, personel yang berada di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL), Stasiun Bumi (SB), Pangkalan Armada, dan Kapal Negara (KN), turut menjadi saksi aksi perdana dari Pembangunan Zona Integritas di Bakamla RI.
Pada dasarnya, kegiatan Pembangunan Zona Integritas memiliki lima tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Pencanangan, Pembangunan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Zona Integritas.
Performa baik Bakamla RI dalam sisi Laporan Keuangan di tahun 2020, harus dipertahankan dengan komitmen di seluruh jajarannya. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan terbentuknya Wilayan Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.